Perkuat Tata Kelola Desa, TPP Lintas Kecamatan di Tabanan Gelar Rakor Strategis

TABANAN- Dalam upaya meningkatkan efektivitas pendampingan desa dan sinkronisasi program prioritas nasional, jajaran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari lima kecamatan di Kabupaten Tabanan, meliputi Kecamatan Selemadeg Timur, Kerambitan, Pupuan, Baturiti, dan Tabanan, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkala pada Selasa (12/05).

Pertemuan yang dihadiri oleh TA Provinsi, TAPM Kabupaten, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) ini fokus pada optimalisasi instrumen digital dan penguatan ekonomi desa sebagai pilar utama transformasi perdesaan.

1. Optimalisasi Sistem Dana Desa (SiDD)

Dalam pembahasan pertama, peserta rakor menekankan pentingnya integrasi data melalui Sistem Dana Desa. TPP diarahkan untuk memastikan setiap desa dampingan melakukan input data secara presisi dan tepat waktu. Hal ini bertujuan agar transparansi penggunaan Dana Desa tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik maupun melalui sistem administrasi negara.

2. Evaluasi Indeks Desa (ID)

Terkait penggunaan Indeks Desa, rapat menggarisbawahi pentingnya pemutakhiran data indeks Desa sebagai basis penentuan status kemajuan desa. Data ini nantinya menjadi rujukan utama bagi pemerintah desa dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) agar lebih tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan layanan dasar.

3.Akselerasi BUMDes dan Ekonomi Lokal

Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sorotan utama dalam agenda pemberdayaan ekonomi. TPP di lima kecamatan tersebut berkomitmen untuk mengawal proses pengembangan operasional badan hukum BUMDes serta mendorong diversifikasi unit usaha yang berbasis pada potensi lokal masing-masing wilayah, guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

4. Pelaporan Kesehatan dan Stunting melalui EHDW

Menutup agenda rapat, dilakukan evaluasi terhadap perkembangan pengisian aplikasi Electronic Human Development Worker (EHDW). Aplikasi ini merupakan alat bantu bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di tingkat desa untuk memantau layanan intervensi gizi dan kesehatan secara digital. TPP diminta memastikan seluruh desa telah mengunggah data terkini guna mendukung program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tabanan.

Rakor ini diharapkan dapat menyatukan persepsi dan langkah para pendamping dalam mengawal kebijakan Kementerian Desa PDTT, sehingga pembangunan di Kecamatan Selemadeg Timur hingga Baturiti dapat berjalan lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penulis,

Gusti Ayu Putu Cyntia Dewi